FOTO ISTIMEWA
SUKABUMILIFE.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara akhirnya buka suara menanggapi polemik dan permintaan penundaan rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada era kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mendiskusikan dan mempelajari proses rotasi tersebut secara mendalam.
“Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya,” ujar Suahasil di Istana, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Suahasil menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sinergi di internal Kementerian Keuangan dapat berjalan dengan baik. Kendati demikian, ia masih enggan berspekulasi lebih jauh mengenai kemungkinan apakah perombakan pejabat besar-besaran tersebut akan dibatalkan sepenuhnya.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu sebelumnya sempat dirombak oleh Purbaya pada Kamis, 10 September 2026, dengan mayoritas perombakan terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
BACA JUGA:Tingkatkan Literasi Politik, DPC PKB Kota Sukabumi Dukung Inisiatif “Sekolah Pemilih” KPU
Temuan “Nama Ajaib” Tanpa Assessment
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan alasan di balik permintaan penundaan rotasi tersebut. Menurut Bimo, pihaknya bersama Ditjen Bea Cukai meminta agar rotasi ditunda lantaran ditemukan sejumlah nama yang masuk daftar perombakan tanpa melalui prosedur assessment dan talent management.
Padahal, lanjut Bimo, rotasi tersebut mulanya merupakan usulan dari pihak DJP sendiri. Namun, adanya “nama-nama ajaib” yang melompati proses baku dikhawatirkan dapat memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah bersusah payah mengikuti rangkaian ujian dan penilaian.
“Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” kata Bimo di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
“Sinyalnya enggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegasnya.
Sambil menunggu keputusan resmi dan lebih lanjut dari Menkeu Suahasil, Bimo menyebutkan bahwa para pejabat yang terindikasi melompati proses tersebut untuk sementara langsung dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.
“Iya, Pak Suahasil menyatakan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” pungkas Bimo.
Sumber:KOMPAS.com
(NT)
