FOTO ISTIMEWA
SUKABUMILIFE.COM,KOTA SUKABUMI — Pengawasan terhadap proses demokrasi tak bisa hanya menggantungkan harapan pada lembaga penyelenggara pemilu semata. Masyarakat dinilai memegang peranan krusial untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, serta berintegritas.
Pesan penting tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang digelar di salah satu hotel di Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Sabtu (8/8/2026).
Acara interaktif yang dipandu oleh moderator Puspa Ayu Mutiara ini menghadirkan Anggota DPR RI Heri Gunawan, narasumber Agus Firmansyah, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi P2H Nuryamah, serta Bendahara Bawaslu Kota Sukabumi Radian Ali Hergionoto.
BACA JUGA:Hari Lahir Pancasila: Menemukan Kembali Kompas Bangsa di Tengah Riuhnya Kebisingan Politik
Indeks Demokrasi Jadi Pengingat Bersama
Anggota DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pria yang akrab disapa Hergun ini mengungkapkan, berbagai indikator demokrasi saat ini menunjukkan masih adanya tantangan yang harus direspon bersama.
Merujuk pada laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025, Indonesia berada di peringkat ke-59 dari 167 negara dengan skor 6,44—mengalami penurunan dibanding skor 6,71 pada 2022 dan 6,53 pada 2023. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional 2025 tercatat sebesar 78,19 (kategori sedang), dengan Jawa Barat mencatatkan skor 80,86 dan berada di posisi ke-19 secara nasional.
“Angka-angka ini menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus kita rawat. Pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, media, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas demokrasi,” tegas Hergun.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan demokrasi sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, masyarakat diimbau untuk berani bersikap kritis terhadap proses politik selama berlandaskan fakta dan aturan yang berlaku.
Bawaslu Buka Ruang Pengawasan Partisipatif
Sementara itu, Anggota Bawaslu Jabar Nuryamah menyampaikan bahwa keterbatasan personil membuat Bawaslu membutuhkan peran aktif publik dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan partisipatif memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran, mulai dari akurasi data pemilih, politik uang, netralitas aparatur negara, ketertiban kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Nuryamah.
Untuk memperluas jangkuan pengawasan, Bawaslu telah menyiapkan sejumlah program strategis seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Pojok Pengawasan, Forum Warga, hingga Komunitas Digital. Program ini menyasar pemilih pemula, mahasiswa, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, tokoh agama, hingga jurnalis.
Tolak Politik Uang dan Berani Melapor
Pada kesempatan yang sama, Bendahara Bawaslu Kota Sukabumi Radian Ali Hergionoto mengajak masyarakat Sukabumi untuk tidak bersikap apatis serta berani bertindak jika menemukan dugaan kecurangan.
“Jangan diam ketika menemukan dugaan pelanggaran. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan mudah percaya hoaks, tolak politik uang, dan mari bersama-sama menjaga proses demokrasi,” imbau Radian.
Melalui sosialisasi ini, literasi politik masyarakat Sukabumi diharapkan semakin meningkat sehingga proses demokrasi mendatang dapat melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan terpercaya.
sumber:sukabumiku
(AAP)
