foto istimewa
SUKABUMILIFE.COM – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyampaikan berbagai keluh kesah dan keresahan yang dihadapi para kepala daerah saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Senayan, Jakarta.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran hingga pemotongan dana transfer daerah menjadi kendala utama yang menghambat percepatan pembangunan di berbagai kabupaten selama dua tahun terakhir.
baca juga:Viral Lansia Kepayahan Naik Tangga JPO Lenteng Agung, Ternyata Fasilitas Lift Dirusak OTK
Keterbatasan Fiskal dan Pembangunan Terhambat
Dalam rapat tersebut, APKASI menyoroti kebijakan pemotongan anggaran yang berdampak langsung pada ruang gerak pemerintah daerah. Terbatasnya kapasitas fiskal membuat ruang eksekusi program pembangunan masyarakat di tingkat kabupaten menjadi sangat minim.
“Terus terang, sudah meluas keresahan dan kebimbangan bagi kami dalam menjalankan peran dan fungsi kepala daerah secara maksimal karena keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran,” ujar Bursah Zarnubi.
Beban Kerja Bertambah, Harus Tangani Konflik Agraria
Di tengah keterbatasan anggaran, beban kerja dan tanggung jawab para bupati justru makin berat. Selain urusan pelayanan publik harian, kepala daerah kerap dituntut turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan di luar kewenangan langsung mereka.
Beberapa isu krusial yang harus dihadapi di daerah antara lain:
- Konflik Tata Kelola Agraria: Sengketa kawasan hutan, pertambangan, dan pengambilalihan tanah rakyat secara sewenang-wenang oleh korporasi.
- Kerusakan Lingkungan: Masalah ekologis di daerah-daerah penghasil batu bara dan perkebunan sawit.
- Kerukunan Sosial: Menjaga kondusivitas wilayah saat dinamika konflik sektoral memuncak.
Tuntutan Keadilan Dana Bagi Hasil (DBH)
Selain efisiensi dan beban kerja, APKASI juga menyoroti mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Bursah, skema DBH saat ini belum memberikan rasa keadilan yang nyata bagi pemerintah kabupaten yang menghasilkan sumber daya alam.
“Mestinya, Dana Bagi Hasil (DBH) harus menghasilkan pembagian fiskal yang adil untuk daerah, bukan hanya menguntungkan pusat,” tegasnya.
Ringkasan Poin Keresahan APKASI
| Isu Utama | Dampak Bagi Daerah |
| Pemotongan Anggaran & Efisiensi | Terhambatnya percepatan proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. |
| Tingginya Konflik Agraria & Lingkungan | Bupati dibebani penanganan sengketa tanah warga vs korporasi sawit/batu bara. |
| Skema Dana Bagi Hasil (DBH) | Pembagian fiskal dianggap belum adil bagi daerah penghasil SDA. |
APKASI berharap RDP bersama DPR RI dan Kemendagri ini menghasilkan solusi konkret terkait reformasi kebijakan anggaran daerah, agar pemerintah kabupaten dapat kembali menjalankan fungsi pelayanan masyarakat secara optimal.
sumber:kompas.com
(AAP)
