foto istimewa
SUKABUMILIFE.COM — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggulirkan wacana besar untuk menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Di balik angin segar tersebut, wacana ini memantik secercah harapan sekaligus keraguan dari para mahasiswa yang selama ini harus “ngos-ngosan” membanting tulang demi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Bagi sebagian mahasiswa, perjuangan menyelesaikan pendidikan tinggi diwarnai cerita pelik: mulai dari meminjam uang ke bapak kos, bekerja serabutan sebagai buruh di warung kelontong, hingga hidup pas-pasan di perantauan.
Baca juga:Pidato di Sidang PBB, Presiden Palestina Tagih Janji Donald Trump Cegah Pengusiran dan Anexasi
Realitas Berat Mahasiswa dan Tingginya Biaya Kuliah
Abdullah Umar Al Faruk (21), mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara (USU), merasakan betul beratnya beban finansial tersebut. Berasal dari Aceh Tamiang dan keluarganya merupakan penyintas banjir bandang, Umar harus memutar otak untuk melunasi UKT sebesar Rp3,5 juta per semester setelah sebelumnya dipatok Rp5,5 juta.
“Untuk saat ini saya sedang proses cari pinjaman ke bapak pemilik kos di samping masjid tempat saya tinggal. Jadi saya sedang proses meminjam ke beliau Rp3 juta,” ungkap Umar.
Hal senada dirasakan Naufal Purba, mahasiswa UIN Sumatera Utara. Masuk lewat jalur mandiri dengan UKT Rp4,4 juta per semester, Naufal terpaksa bekerja sebagai buruh angkat beras dan minyak di warung kelontong demi meringankan beban orang tuanya yang berprofesi sebagai guru.
Mahalnya biaya kuliah ini sendiri tidak lepas dari perubahan status PTN menjadi Perbadan Hukum (PTNBH) berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012. Sejak saat itu, subsidi dari APBN menyusut drastis, memaksa kampus mencari dana mandiri yang kerap berujung pada lonjakan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Prospek Kuliah Gratis: Cukupkah Anggaran Negara?
Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk menggratiskan kuliah bagi lebih dari 2,8 juta mahasiswa PTN mencapai sekitar Rp94 triliun. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa sumber dana akan dioptimalkan dari alokasi wajib 20% APBN untuk pendidikan melalui proses redesain anggaran.
Namun, sejumlah pengamat memiliki pandangan beragam mengenai realisasi anggaran tersebut:
- Prioritas Anggaran & Program MBG: Pengamat pendidikan JPPI, Ubaid Matraji, menilai keuangan negara sebenarnya sangat mampu jika anggaran pendidikan tidak “disunat” untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
- Ruang Fiskal Terbatas: Peneliti Makroekonomi LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengingatkan bahwa ruang fiskal Indonesia sangat ketat mengingat hampir setengah penerimaan negara tersedot untuk membayar pokok dan bunga utang.
- Optimalisasi Pajak: Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyarankan agar pemerintah menggenjot penerimaan negara lewat pajak dan cukai, khususnya dengan menyasar wajib pajak kalangan atas serta korporasi besar yang belum patuh.
Sementara itu, tim khusus yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno bersama Mendiktisaintek Brian Yuliarto kini tengah menggodok opsi skema pembiayaan yang tepat, apakah akan diberlakukan bertahap bagi mahasiswa baru atau berdasarkan desil tingkat ekonomi.
Antara Harapan dan Skeptisisme Mahasiswa
Kendati disambut antusias, para mahasiswa mengaku masih bersikap skeptis. Mereka berharap pemerintah benar-ar menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan sekadar janji manis di tengah ketatnya persaingan ekonomi dan mahalnya biaya hidup saat ini.
Apakah menurut Anda wacana kuliah gratis ini dapat direalisasikan sepenuhnya tanpa mengorbankan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia?
Sumber:BBC
(LS)
