FOTO ISTIMEWA
SUKABUMILIFE.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nusa Putra menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Tugu Adipura, Kota Sukabumi, pada Rabu (17/6/2026). Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat tersebut, massa menyuarakan rapor merah pemerintah dan menyampaikan poin tuntutan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, transparansi kebijakan publik, serta penguatan supremasi sipil.
Aksi yang berlangsung dengan massa yang mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka terhadap kondisi bangsa ini sempat menutup sebagian ruas jalan di sekitar Tugu Adipura.
Melalui pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, aliansi mahasiswa menilai pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan evaluasi total terhadap berbagai kebijakan yang dinilai mandul dan belum sepenuhnya menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat di akar rumput.
Menyoroti Tekanan Ekonomi dan Daya Beli Rakyat
Koordinator Aksi BEM Universitas Nusa Putra, Fauzan, menegaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah berada dalam fase yang sangat memprihatinkan. Menurutnya, meroketnya harga kebutuhan pokok yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan berbanding lurus terhadap anjloknya daya beli masyarakat.
“Kami meminta pemerintah untuk lebih peka, fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dan memastikan setiap regulasi yang diketuk benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan justru memperlebar jurang kesenjangan,” ujar Fauzan di sela-sela aksi.
Dalam manifesto pernyataan sikapnya, BEM Universitas Nusa Putra melayangkan empat tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI:
- Prioritas Kesejahteraan Rakyat: Mendesak agar kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai indikator utama dalam setiap penyusunan dan pengambilan kebijakan strategis.
- Evaluasi Regulasi Ekonomi: Menuntut peninjauan ulang dan evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi nasional yang dianggap blunder dan memperberat beban hidup rakyat kecil.
- Transparansi Pembentukan Undang-Undang: Mendesak agar setiap proses pembentukan regulasi strategis dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation).
- Penguatan Supremasi Sipil: Menuntut penegakan supremasi sipil dalam roda penyelenggaraan negara serta memastikan seluruh instrumen kebijakan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat sesuai amanat konstitusi.
BACA JUGA:Viral di Medsos, Aktivitas Tambang Tanpa Izin di Lengkong Sukabumi Resmi Dihentikan
Berkomitmen Kawal Kebijakan
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan bukti otentik bahwa fungsi mereka sebagai agen perubahan (agent of change) dan kontrol sosial akan terus menyala untuk mengawal kebijakan publik agar tidak melenceng dari rel UUD 1945.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal dan menagih komitmen pemerintah agar tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial,” tegas Fauzan memungkasi orasi.
Pernyataan sikap tertulis dalam aksi tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra, Ahmad Brik Abdul Aziz, sebagai bentuk legitimasi dan komitmen organisasi dalam mengawal hak-hak masyarakat luas secara berkelanjutan. (Red)
SUMBER : SUKABUMIKU.ID
(AN)
