Gambar istimewa
SUKABUMI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berjalan. Pendataan ini diproyeksikan akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peta investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan daerah.
Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, menyatakan bahwa kualitas kebijakan ekonomi yang ditelurkan oleh pemerintah sangat bergantung pada kualitas data mentah yang diperoleh dari lapangan. Oleh sebab itu, kejujuran dan keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi menjadi kunci mutlak keberhasilan sensus ini.
Memotret Pergeseran Tren Ekonomi Baru
Menurut Solihin, potret ekonomi saat ini telah mengalami dinamika dan pergeseran yang luar biasa, terutama dipicu oleh perkembangan teknologi digital, perubahan pola usaha mandiri, serta lahirnya sektor-sektor ekonomi baru. Lewat Sensus Ekonomi 2026 inilah, negara berupaya merekam gambaran aktual terkait roda ekonomi yang berputar di masyarakat.
“Sensus ini menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi perekonomian yang sebenarnya. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan ekonomi,” ujar Solihin, Kamis (25/6/2026).
Ia menambahkan, produk data hasil sensus ini tidak sekadar berakhir menjadi tumpukan angka statistik, melainkan menjadi rujukan primer bagi kementerian, pemerintah daerah, hingga para pelaku industri dalam mengambil keputusan makro maupun mikro.
Baca juga :Bisnis Kuliner Tak Cukup Modal Viral? Mahasiswa Manajemen UNM Bongkar Rahasia Sukses Mie Khangen!
Jaminan Kerahasiaan Data: Warga Jangan Ragu!
Lebih lanjut, Solihin tidak menampik adanya tantangan klasik di lapangan, yakni masih adanya sebagian pelaku usaha atau warga yang enggan atau ragu memberikan informasi karena khawatir data finansial atau pribadinya disalahgunakan atau dikaitkan dengan urusan pajak.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPS menegaskan dengan keras bahwa seluruh data yang dihimpun oleh petugas dijamin kerahasiaannya dan dilindungi penuh oleh undang-undang.
“BPS tidak akan menyebarluaskan data individu. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan,” tegas Solihin.
Petugas Lapangan Diminta Disiplin SOP
Demi menjaga validitas data, BPS juga menginstruksikan seluruh petugas lapangan untuk bekerja disiplin mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ketat agar tidak ada bias data. Data yang sahih akan sangat membantu pemerintah memetakan wilayah mana saja yang butuh stimulus khusus, sektor apa yang sedang lesu, serta di mana peluang investasi baru bisa dibuka demi mendongkrak ekonomi Sukabumi.
Di akhir penyampaiannya, Solihin mengetuk kesadaran seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk menyambut baik kedatangan petugas sensus dengan sikap yang kooperatif.
“Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula program pembangunan yang dirancang pemerintah. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini,” pungkasnya.
Sumber : sukabumiku.id
(NK)
