Foto istimewa
SUKABUMILIFE.COM, — Aksi demonstrasi yang digelar oleh Mahasiswa Pembela Rakyat (MPR) di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta menyisakan ketegangan mendalam. Unjuk rasa yang ditujukan untuk memprotes kebijakan moratorium dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diwarnai dugaan pengerahan sekelompok orang atau preman untuk menghadang massa aksi.
MPR menilai kebijakan moratorium dapur MBG telah mematikan kepastian ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha UMKM yang telah menginvestasikan modalnya untuk menyiapkan fasilitas dapur pendukung program tersebut.
Baca juga: Viral! Pisang Lembek dalam Paket MBG Cikidang Tuai Perhatian Publik
Soroti Dugaan Pengerahan Preman di Lapangan
Dalam aksinya, massa MPR menuntut keterbukaan informasi mengenai alasan penundaan pengoperasian dapur yang padahal sudah siap pakai. Namun, perhatian massa mendadak teralihkan oleh keberadaan sekelompok orang yang diduga disewa untuk membatasi dan menghadang ruang gerak mereka saat menyampaikan aspirasi.
MPR menegaskan, jika benar ada pengerahan preman dalam mengawal unjuk rasa tersebut, hal ini merupakan bentuk pembungkaman suara rakyat yang sangat serius.
“Kami mempertanyakan, apakah benar ada pihak yang sengaja menyewa atau mengerahkan preman untuk menghadang masyarakat yang mempertanyakan moratorium dapur? Kalau memang ada, jangan diam. Periksa dan buka semuanya kepada publik. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mempertanyakan kebijakan pemerintah,” tegas perwakilan MPR di lokasi aksi, Jumat (14/8/2026).
BGN dan Sudaryono Didesak Ambil Langkah Nyata
Tak hanya menyoroti dugaan intimidasi, MPR juga mendesak Kepala BGN beserta jajaran terkait, termasuk Sudaryono, untuk segera memberikan kepastian hukum dan ekonomi. Penundaan operasional dapur dianggap berdampak langsung pada rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja, hingga keberlangsungan usaha petani dan pedagang kecil.
MPR meminta BGN tidak hanya melontarkan janji manis atau sekadar retorika di media.
“Sudaryono jangan omon-omon. Kalau benar ingin MBG berjalan dan ekonomi rakyat bergerak, jalankan dapur yang sudah memenuhi persyaratan. Jangan masyarakat yang sudah menyiapkan investasi, tenaga kerja, dan rantai pasok justru dibuat tidak pasti,” lanjut perwakilan MPR tersebut.
Tuntut Program MBG Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Melalui aksi ini, MPR mendesak pemerintah agar:
- Membuka Operasional Dapur Siap Pakai: Dapur yang telah lolos verifikasi dan memenuhi standar kesehatan/higienitas harus segera diizinkan beroperasi.
- Evaluasi Dapur Bermasalah: Memperbaiki dan membina dapur yang belum memenuhi standar tanpa mematikan potensi usahanya.
- Menghentikan Cara Represif: Menjawab setiap kritik dan aspirasi publik melalui tindakan nyata serta pembenahan kebijakan, bukan dengan pengerahan massa atau pihak luar.
MPR berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat kembali pada tujuan utamanya: tidak hanya menyuplai gizi anak bangsa, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat di tingkat lokal.
Sumber: Sukabumiku.id
(NK)
