foto istimewa
SUKABUMI – Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, Indonesia tampaknya belum benar-benar keluar dari bayang-bayang politik masa lalu. Label “98” masih menjadi simbol dominan dalam banyak percakapan nasional. Ia digunakan sebagai identitas moral, alat legitimasi politik, bahkan senjata untuk menentukan siapa yang dianggap paling demokratis dan siapa yang dicurigai anti-Reformasi.
Namun, di tengah fluktuasi politik nasional yang semakin kompleks hari ini, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah Indonesia sedang menunggu kelahiran arbituren sejarah baru setelah Arbituren 98?
Pertanyaan ini penting karena setiap fase besar perjalanan bangsa selalu melahirkan identitas generasionalnya sendiri. Tahun 1945 melahirkan generasi kemerdekaan. Tahun 1966 melahirkan generasi perubahan kekuasaan Orde Lama menuju Orde Baru. Tahun 1998 melahirkan generasi Reformasi yang mengguncang fondasi politik nasional. Semua label itu lahir dari benturan besar antara krisis nasional dan perubahan kesadaran publik.
Hari ini, Indonesia kembali memasuki fase turbulensi yang tidak sederhana. Polarisasi politik meningkat, kepercayaan publik terhadap institusi mengalami fluktuasi, dan ruang digital dipenuhi perang narasi serta disinformasi. Media sosial kini berubah menjadi arena operasi persepsi publik. Sementara itu, tekanan ekonomi global, konflik geopolitik internasional, perang dagang, hingga ketidakpastian keamanan kawasan terus mempengaruhi stabilitas nasional.
Namun, berbeda dengan tahun 1998, turbulensi hari ini tidak selalu terlihat dalam bentuk demonstrasi besar di jalanan. Krisis kini bergerak lebih cair, lebih psikologis, dan lebih digital. Pertarungan tidak lagi sekadar antara rakyat dan kekuasaan, tetapi juga antara fakta dan manipulasi informasi, antara realitas dan algoritma, antara kepentingan nasional dan operasi pengaruh global.
Inilah perbedaan mendasar antara era Reformasi dan era sekarang. Tahun 1998 memiliki musuh yang relatif jelas, yaitu sentralisasi kekuasaan dan kontrol politik negara. Sedangkan Indonesia hari ini menghadapi ancaman multidimensi yang jauh lebih sulit dipetakan. Ada krisis kepercayaan, perang siber, infiltrasi ekonomi, propaganda digital, artificial intelligence, operasi buzzer, politik identitas, hingga perang kognitif yang mempengaruhi cara masyarakat berpikir tanpa mereka sadari.
baca juga:Viral di Medsos, Aktivitas Tambang Tanpa Izin di Lengkong Sukabumi Resmi Dihentikan
Menakar Arah Perubahan
Bagi masyarakat di daerah seperti Sukabumi, efek dari dinamika politik nasional ini terasa melalui perubahan pola interaksi sosial dan konsumsi informasi. Tantangan bagi generasi muda saat ini bukanlah meruntuhkan rezim, melainkan bagaimana tetap kritis di tengah banjir informasi yang seringkali menyesatkan.
Apakah kita akan melihat munculnya “Arbituren baru” yang mampu menjawab tantangan digital dan kedaulatan kognitif bangsa? Jawabannya mungkin tidak akan datang dari sebuah peristiwa tunggal seperti runtuhnya gedung parlemen, melainkan dari akumulasi kesadaran kolektif masyarakat yang mulai lelah dengan manipulasi narasi dan mencari substansi di tengah riuhnya politik identitas.
Sejarah selalu berulang bagi mereka yang tidak belajar, namun bagi mereka yang sadar, sejarah adalah pijakan untuk melompat ke fase yang lebih matang. Kita sedang menunggu, apakah generasi saat ini mampu merumuskan identitasnya sendiri di luar bayang-bayang masa lalu, atau justru terperangkap dalam siklus yang sama.
sumber dari:antara aceh
(RM)
