FOTO ISTIMEWA
SUKABUMILIFE.COM— Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang saat ini tengah berjalan menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Pengamat Pendidikan sekaligus mantan anggota Dewan Pendidikan Kota Sukabumi periode 2016-2021, Luviana Adam, menilai kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan massal dan berpotensi mengganggu kesehatan mental calon peserta didik.
Menurut Luviana, gelombang keluhan yang datang dari orang tua dan siswa menjadi bukti nyata bahwa sistem penerimaan saat ini masih menyisakan persoalan mendasar. Jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh, ia memperingatkan bahwa kondisi ini bisa memicu terjadinya “tsunami pendidikan”.
“Yang saya lihat saat ini terjadi kebingungan luar biasa di masyarakat. Banyak orang tua dan siswa kesulitan memahami mekanisme yang berlaku. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada proses penerimaan siswa, tetapi juga pada kesehatan mental calon peserta didik,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Minim Sosialisasi, Masyarakat Bingung
Luviana menjelaskan, istilah “tsunami pendidikan” yang ia sampaikan menggambarkan kekacauan besar yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis mendalam bagi siswa maupun keluarga mereka.
Meski mengakui gagasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya bertujuan baik untuk memperbaiki mutu pendidikan, ia menyayangkan implementasinya yang terkesan terburu-buru tanpa didukung sosialisasi yang matang ke tingkat sekolah dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah minimnya informasi terkait program Sekolah Maung serta aturan baru dalam mekanisme seleksi tahun ini.
“Konsepnya mungkin baik. Tetapi ketika implementasinya tidak disertai sosialisasi yang matang, akhirnya masyarakat menjadi bingung. Banyak yang tidak memahami mekanismenya secara utuh,” kata Luviana.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya melibatkan berbagai unsur terkait sebelum meluncurkan kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup jutaan siswa.
“Setiap kebijakan pendidikan harus dibahas secara komprehensif dengan melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jangan sampai kebijakan lahir tanpa kesiapan di lapangan,” tegasnya.
Akar Masalah: Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri
Lebih jauh, Luviana menilai akar masalah tahunan ini sebenarnya bukan terletak pada rumitnya mekanisme seleksi, melainkan pada keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di tingkat SMA/sederajat. Setiap tahun, masalah yang sama selalu berulang karena jumlah lulusan tidak sebanding dengan kursi yang tersedia.
“Fokus pemerintah seharusnya memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan yang layak, bukan terus menerus menciptakan sistem seleksi yang semakin rumit,” cetusnya.
Usulkan Kembali ke Sistem NEM
Sebagai solusi konkret, Luviana mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali sistem seleksi berbasis Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau murni menggunakan nilai akademik seperti di masa lalu. Sistem tersebut dinilai jauh lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh siswa.
“Kalau saya pribadi melihat sistem NEM lebih sederhana dan lebih fair. Tidak banyak aturan yang membingungkan masyarakat. Anak-anak juga terdorong untuk belajar lebih giat karena tahu bahwa nilai akademik menjadi faktor utama untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan,” usulnya.
Di akhir wawancara, ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan SPMB agar semangat pemerataan pendidikan tidak justru menjadi momok menakutkan bagi psikologis anak.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mempermudah justru membuat masyarakat semakin kesulitan. Pendidikan harus menjadi sarana membangun masa depan anak-anak, bukan menjadi sumber kecemasan bagi mereka,” pungkasnya.
SUMBER : SUKABUMIKU.ID
(AN)
