foto istimewah
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait ramainya sorotan terhadap ongkos perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang seorang pejabat negara menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan biaya operasional saat bertugas.
Pernyataan ini disampaikan Menkeu dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
“Nggak ada aturannya kalau saya punya duit, saya pergi (dinas) misalnya saya nombok nggak boleh. Secara logika nggak ada (larangannya). Boleh saja kalau mau nombok,” ujar Purbaya dengan santai kepada awak media.
Kemenkeu Kantongi Angka, Tapi Detail Ada di Setneg
Meski membenarkan adanya kontribusi dana pribadi dari sang Presiden, bendahara negara ini enggan membeberkan secara rinci nominal anggaran yang dihabiskan untuk lawatan luar negeri tersebut.
Purbaya menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang memiliki catatan pengeluaran tersebut, namun data detailnya merupakan ranah Sekretariat Negara (Setneg).
“Gini, Anda mau lihat rahasia Presiden? Ya nggak boleh lah. Kami tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Setneg saja kalau mau jawaban yang pasti,” tambahnya.
Baca Juga: VIRAL PRIA MISTERIUS MEMATUNG BERJAM-JAM DI SUKABUMI
Seskab Teddy: Kelebihan Biaya Ditanggung Pribadi Presiden
Isu ini pertama kali menggelinding setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluruskan polemik terkait anggaran kunjungan kerja Presiden ke berbagai negara. Langkah ini diambil sekaligus untuk meredam kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal.
“Jadi, segala kelebihan biaya (biaya tambahan) dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” tegas Teddy dikutip dari kantor berita Antara.
Kritik Dino Patti Djalal: “Tidak Lazim”
Sebelumnya, frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo menuai kritik tajam di media sosial. Dino Patti Djalal secara terbuka menyoroti tingginya intensitas kunjungan internasional kepala negara yang dinilai memakan biaya sangat besar.
Berdasarkan kalkulasi Dino, selama menjabat sebagai presiden, Prabowo menghabiskan waktu setara dengan 1 dari total 6 harinya di luar negeri. Dino menyebut pola perjalanan dinas ini tergolong tidak lazim dan memprediksi frekuensi yang sama tingginya akan terus bertahan dalam 18 bulan ke depan.
Dengan adanya klarifikasi dari Menkeu dan Seskab, polemik ini memperlihatkan sisi lain dari manajemen anggaran kepresidenan, di mana fasilitas negara yang terbatas justru disiasati dengan ‘nombok’ menggunakan kocek pribadi sang kepala negara demi menuntaskan agenda diplomasi internasional. (Redaksi)
